Headlines

DPRD Kritik Pengawasan BP BUMD DKI Usulan Bentuk Pansus 

DPRD Kritik Pengawasan BP BUMD DKI Usulan Bentuk Pansus

Ismail menyebut, Komisi B DPRD DKI dapat menggandeng Inspektorat DKI untuk menyelidiki dugaan BP BUMD membebaskan masalah Ancol menumpuk. “Pasti (menggandeng inspektorat) sebab setiap kegiatan itu pasti dapat melibatkan jajaran terkait terhitung Inspektorat selain legislatif,” ucap politikus PKS itu.

Menurut dia, masalah Ancol ini jadi pelajaran bagi BP BUMD dan seluruh BUMD DKI untuk terbuka pada bagian dewan soal halangan usaha serta pembangunan yang dialami.

Selain itu, bagian Komisi B Pandapotan Sinaga mengusulkan sehingga bagian dewan membentuk panitia tertentu atau pansus untuk merampungkan sengkarut proyek pembangunan di Ancol.

Ketiga, perselisihan pada dua perusahaan di dalam pengelolaan aula konser musik atau Music Stadium di mal Ancol Beach City (ABC). Winarto menyatakan akar kisruh pengoperasian mal ABC disebabkan adanya perselisihan pada PT Wahana Agung Indonesia Propertindo (WAIP) dengan PT Mata Elang Internasional Stadium (MEIS) dilansir dari laman bina marga dki

Menurut dia, perselisihan dua perusahaan ini telah selesai di pengadilan, sehingga Music Stadium dan mal ABC telah bisa digunakan publik. “Sekarang telah beroperasi, seingat saya Desember 2022 telah ada kegiatan konser,” ucap Winarto.

Pandapotan mengaku terkejut dengan banyaknya masalah di tubuh BUMD DKI itu. Sebab, selama ini, Ancol tidak pernah terbuka soal perkembangan dari proyek-proyek pembangunan yang ada kepada DPRD DKI.

“Ancol cuma melaporkan keuangan yang sempat memburuk sebab pandemi Covid-19,” ujarnya pada Rabu, 21 Juni kemarin.

Banyak Proyek Bermasalah Ancol yang Baru Terkuak, DPRD Kritik Pengawasan BP BUMD DKI

Ketua Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta Ismail menilai pengawasan Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI pada perkembangan usaha PT Pembangunan Jaya Ancol (PJA) Tbk. tidak maksimal. Lemahnya pengawasan tersebut, menurut Ismail, mengakibatkan masalah di tubuh perusahaan Ancol yang berdampak pada pengerjaan proyek.

“Jadi dari yang tempo hari kita memandang itu sepertinya sebetulnya BP BUMD kurang mengontrol,” kata dia saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Juni 2023.

Dia menyimpulkan pengawasan dari BP BUMD lemah sebab mengacu pada lebih dari satu proyek mangkrak Ancol yang baru diungkap Direktur Utama PT PJA Winarto di dalam rapat kerja dengan Komisi B pada Rabu kemarin. “Beberapa proyek pembangunan di Ancol telah mangkrak sejak 2014,” ujarnya.

Salah satu proyek mangkrak Ancol adalah pembangunan Hotel Marriott. Kerja mirip pembangunan dan pengoperasian Courtyard By Marriott Group ini dikerjakan PT PJA dan PT Taman Impian Jaya Ancol dengan Marriott Group.

Pembangunan sempat berjalan, tetapi lantas terhenti. “Marriot itu telah dibangun fondasinya. Ancol disaat itu Dirutnya meninggal terkena Covid-19, maka pembangunannya dihentikan dengan pertimbangan dia saat itu,” kata Winarto.

Masalah kedua adalah PT PJA memastikan mengakhiri kerja mirip dengan PT Crown Ancol Indonesia, serta perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) pengembangan lahan Lot A dan Lot B. Kerja mirip ini sehubungan dengan rencana pembangunan Apartemen Crown.

Dalam perjanjian KSO tertuang bahwa Ancol dapat mendapat jatah 49 persen share dan 51 % untuk Crown. Akan tetapi, keduanya memastikan untuk mengakhiri kerja mirip pembangunan pada 20 Oktober 2019 sebab tak yakni bisa mengembangkan usaha properti tersebut. Alhasil, proyek apartemen ini tak pernah terlampau berjalan. Usulan bentuk pansus

Ismail menyebut, Komisi B DPRD DKI dapat menggandeng Inspektorat DKI untuk menyelidiki dugaan BP BUMD membebaskan masalah Ancol menumpuk. “Pasti (menggandeng inspektorat) sebab setiap kegiatan itu pasti dapat melibatkan jajaran terkait terhitung Inspektorat selain legislatif,” ucap politikus PKS itu.

Menurut dia, masalah Ancol ini jadi pelajaran bagi BP BUMD dan seluruh BUMD DKI untuk terbuka pada bagian dewan soal halangan usaha serta pembangunan yang dialami.

Selain itu, bagian Komisi B Pandapotan Sinaga mengusulkan sehingga bagian dewan membentuk panitia tertentu atau pansus untuk merampungkan sengkarut proyek pembangunan di Ancol.

Ketiga, perselisihan pada dua perusahaan di dalam pengelolaan aula konser musik atau Music Stadium di mal Ancol Beach City (ABC). Winarto menyatakan akar kisruh pengoperasian mal ABC disebabkan adanya perselisihan pada PT Wahana Agung Indonesia Propertindo (WAIP) dengan PT Mata Elang Internasional Stadium (MEIS).

Menurut dia, perselisihan dua perusahaan ini telah selesai di pengadilan, sehingga Music Stadium dan mal ABC telah bisa digunakan publik. “Sekarang telah beroperasi, seingat saya Desember 2022 telah ada kegiatan konser,” ucap Winarto.

Pandapotan mengaku terkejut dengan banyaknya masalah di tubuh BUMD DKI itu. Sebab, selama ini, Ancol tidak pernah terbuka soal perkembangan dari proyek-proyek pembangunan yang ada kepada DPRD DKI.

“Ancol cuma melaporkan keuangan yang sempat memburuk sebab pandemi Covid-19,” ujarnya pada Rabu, 21 Juni kemarin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *